Kalijodo, Bagai Mengurai Benang Kusut

Sudah menjadi pemberitaan hangat di beberapa pecan terakhir ini terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak menggusur kawasan Kalijodo dan menjadikannya sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku Gubernur DKI menegaskan bahwa tanah yang saat ini ditempati warga Kalijodo merupakan tanah milik Pemprov, sehingga bersikeras bahwa warga Kalijodo harus mau di relokasi karena kawasan tersebut akan di jadikan kawasan terbuka hijau.

Banyak warga yang menentang dan melakukan berbagai upaya agar penggusuran tidak dilakukan karena mereka beralasan bahwa tanah di kawasan kalijodo bukanlah tanah Pemprov. Ibarat gula yang di datangi semut, demikian juga dengan kasus Kalijodo ini, tokoh-tokoh penting banyak yang menyambangi kawasan tersebut dengan berbagai macam alasan. Banyak yang menebak kalau kedatangan mereka ada kaitannya dengan Pilkada DKI 2017, maklum saja, para tokoh yang hadir beberapa diantaranya sudah terang-terangan berminat maju dalam Pilkada DKI nanti. Tapi sudahlah, Indonesia sudah terbiasa dengan hal yang semacam ini.

Proses penggusuran Kalijodo memang tidaklah mudah. Meski alot awalnya, lambat laun persoalan bisa diselesaiakan, warga Kalijodo mau di relokasi dan menempati lingkungan baru yang sudah disediakan oleh Pemprov DKI. Meski tak selalu mulus, namun minimal sudah ada titik terang, meskipun masih menyisakan beberapa persoalan sosial yang hingga kini masih belum terselesaikan, diantaranya adalah terkait PSK yang enggan untuk di bina.

Dalam berita hari ini (23/2/2016), Dinas Sosial DKI Jakarta sebenarnya sudah siap untuk menampung eks PSK Kalijodo untuk kemudian dilakukan pembinaan terhadap mereka. Rencananya para eks PSK tersebut akan dibina di Panti Sosial Bina Karya Wanita (PSBKW) Harapan Mulia, Kembangan, Jakarta Barat. Tapi rupanya niatan dari Dinsos DKI tak mendapat respon positif, meskipun PSBKW sudah siap untuk membina eks PSK Kalijodo, tapi banyak eks PSK yang enggan untuk dibina dan memilih mudik ke kampung halaman mereka.

Seperti yang tertulis dalam berita hari ini (23/2/2016), PSK Kalijodo pilih mudik daripada mendapatkan pembinaan. Posko yang dibuat oleh Dinas Sosial untuk pendataan eks PSK sepi pendaftar, kurang jelas alasannya. Padahal, berdasarkan operasi pekat yang dilakukan pihak kepolisian tidak menemukan adanya PSK di kafe-kafe mapun wisma. Mungkin benar, eks PSK Kalijodo sudah pada mudik ke tempat mereka masing-masing, atau bisa jadi saat ini mereka sedang mencari tempat lain di Jakarta.

Kalau sudah demikian, maka upaya yang sudah dilakukan oleh Dinsos dan Pemprov DKI untuk melakukan pembinaan terhadap eks PSK Kalijodo bisa dikatakan mengalami jalan buntu. Sebenarnya yang di kuatirkan adalah timbulnya permasalahan sosial yang baru, bisa jadi akan muncul lokalisasi baru setelah Kalijodo digusur, karena tidak menutup kemungkinan para eks PSK ini akan kembali lagi ke Jakarta dan berkumpul kembali dengan mucikari atau kawan-kawan mereka.

Tidak mudah memang menertibakan dan menggiring para eks PSK ini untuk keluar dari jurang prostitusi, ibaratnya mereka sudah berada di zona nyaman, sehingga untuk mengeluarkan mereka butuh kerja ekstra keras. Iming-iming uang dan kenikmatan membuat mereka berfikir ulang untuk mengikuti anjuran Dinsos dan Pemprov agar mau di bina dan kembali ke masyarakat.

Apapun itu, semoga saja proses penggusuran dan relokasi warga eks Kalijodo bisa berjalan lancar. Nantinya wilayah Kalijodo benar-benar digarap serius dan menjadi ruang terbuka hijau yang bermanfaat untuk banyak orang. Ambil contoh sebagaimana Kramat Tunggak yang dulunya merupakan lokalisasi yang sangat besar kini sudah berubah jadi pusat kegiatan keagamaan. Semoga "benang kusut" dalam penanganan kawasan Kalijodo segera terurai.