Menghapus Sistem Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Langsung

Sudah lama saya berfikir tentang pemilihan kepala desa yang menurut saya sudah sampai pada titik mengkhawatirkan. Banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan terkait sistem pemilihan kepala desa (pilkades) secara langsung. Tentu saja saya berpedoman pada apa yang saya ketahui, baik secara langsung maupun lewat pemberitaan di media. 

Seperti apa yang pernah saya tuliskan sebelumnya, pilkades merupakan "kolaborasi" antara demokrasi dan uang, meski terkadang lebih cenderung uang daripada demokrasi. Sebenarnya bukan hal yang asing di negeri ini, ketika dari tingkatan lebih tinggi pun terkadang politik uang juga masih berlaku.

Gesekan di masyarakat lebih terasa, baik itu sebelum maupun sesudah pemilihan kepala desa dilakukan. Pada saat sosialisasi tentu akan terasa sekali gesekan yang terjadi, tentu saja hal tersebut tak lepas dari lingkup wilayah pemilihan yang sempit, sedangkan calon bisa lebih dari satu. Saling sikut sudah biasa, bahkan terkadang menghalalkan segala cara.

Pasca pilkades masih tersimpan dendam dan kebencian, pecah belah kerukunan masyarakat. Sering kita lihat dalam berita, tindakan anarkis pasca pilkades sering terjadi, intervensi, ancaman-ancaman, sampai tindak kekerasan pun sering terjadi. Rasa fanatik yang berlebihan bisa jadi pemicu perpecahan, apalagi bila tidak bisa menerima kekalahan, tentu buntutnya akan berkepanjangan.

Demokrasi yang tidak sehat. Saya cenderung memaknai sebagai adu kekuatan daripada demokrasi dalam arti yang sebenarnya, karena sering dijumpai bahwa uang lebih berperan daripada kecakapan, pengalaman, kepandaian dan segala sesuatu yang terkait dengan pemerintahan. Masyarakat lebih cenderung memilih mereka yang memberi uang yang paling tinggi nominalnya. Bahkan, mengkhianati kepercayaan calon pun dianggap hal biasa.

Apa yang saya sampaikan diatas hanya menurut pendapat saya, barangkali hanya sebagian kecil pengetahuan dari sekian luas fakta yang ada. Tapi, apa yang saya sampaikan barangkali juga bisa mewakili sedikit desa yang sudah tak layak lagi untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara langsung, karena tak ada lagi demokrasi, tak ada lagi rasa percaya, dan akan lebih baik kalau misalnya saja sistem pemilihan kepala desa diubah dengan sistem yang baru.

Kalau saya boleh berkhayal, misalnya saja pemilihan calon kepala desa bisa dilakukan dengan cara disaring lewat tes, lewat jajak pendapat, lewat program nyata, "lelang jabatan", atau apa pun metodenya, yang terpenting tidak melalui sistem yang seperti sekarang ini. Meski tujuannya baik, tapi sistem yang ada saat ini sudah jauh dari harapan, sisi negatif lebih cenderung mengemuka ketimbang hal-hal positif. Dampak sosial sangat terasa.

Saya yakin masih bayak desa yang mampu menyelenggarakan pemilihan kepala desa sesuai dengan tujuannya, tanpa ada efek buruk, sesuai dengan keinginan banyak fihak. Sudut pandang saya adalah sudut pandang efek negatif, karena itu nyata, fakta yang ada. Semoga bisa disikapi dengan bijak, untuk saya pribadi khususnya. Demikianlah.